PBB telah menetapkan tanggal 9 Desember, sebagai hari anti korupsi se dunia. Lalu bagaimana bangsa Indonesia menyikapinya? Sebagai negara yang sedang dilanda masalah korupsi, mungkin tidak cocok untuk memperingati Hari Anti Korupsi, karena biasanya 'memperingati' digunakan untuk sesuatu yang telah lolos atau terbebas, seperti Hari Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahunnya.
Hari Anti Korupsi bagi bangsa kita seharusnya tetap tertanam setiap harinya, karena hingga saat ini kasus korupsi masih seperti benang kusut yang belum terurai. Akan tetapi, lahirnya Hari Anti Korupsi setidaknya bisa kita jadikan spirit untuk tetap pada perjuangan panjang membebaskan negara ini dari jerat para Koruptor.
Langkah yang dibuat KPK, untuk memberikan pelajaran secara dini kepada anak-anak untuk tidak korupsi sangat tepat, karena jangan sampai kalangan muda kita terkontaminasi oleh maraknya kasus suap menyuap, dan memudahkan urusan dengan cara merampas hak orang lain dan bersikap tidak fair "main belakang". Mungkin ada baiknya KPK memulai dari organisasi terkecil yaitu keluarga untuk menanamkan sikap Anti Korupsi, misalnya: menghindari suap untuk mencari pekerjaan, menghindari suap untuk masuk sekolah dll.
Selain itu, KPK bersama Lembaga Hukum di Indonesia harus mampu mengembalikan kepercayaan rakyat tentang keseriusannya untuk membasmi semua kasus korupsi dan memberikan hukuman, yang bisa memberi efek jera bagi para pelaku korupsi. Sehingga anggapan penanggulangan korupsi di Indonesia yang masih 'tebang pilih' tidak lagi melekat di pikiran rakyat Indonesia.
Sungguh kami sangat mendambakan negara yang bebas dari korupsi, rakyat bisa berkopetisi sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara, dan kami tidak merasa apa yang kami berikan kepada negara ini bisa kami nikmati bersama, tidak hanya untuk segelintir orang atau kelompok tertentu, sehingga muncul gerakan boikot bayar pajak dansebagainya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar